Oleh: Helma Fitri, S.Hum, M.Hum*

*Pamong Budaya Ahli Pertama Dinas Kebudayaan Sumatera Barat

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah salah satu fase penting dalam sejarah Republik Indonesia. Saat Belanda beranggapan Republik ini sudah tidak ada lagi, dengan mengklaim telah berhasil menaklukan Ibukota Negara  yaitu Yogyakarta, ternyata Syafruddin Prawiranegara berhasil mempertahankan keberadaan Republik Indonesia melalui PDRI.  Kota Bukittinggi yang dikenal  dengan nama Fort de Kock  pada zaman pemerintahan kolonial Belanda memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah PDRI. Peranan penting ini sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum PDRI ada, Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota), dan juga berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam. Begitupun pada saat Jepang berkuasa, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian Pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan komandan Militer ke 25.

Pada masa Agresi Militer Belanda keduapun, Bukittinggi menjadi target utama Belanda untuk diserang bersamaan dengan penyerangan di Yogyakarta. Penyerangan di Bukittinggi dimulai Belanda dengan memutari kota lewat udara pada malam hari tanggal 18 Desember 1948. Rakyat yang menyangka pesawat tersebut adalah pesawat yang membawa Soekarno dari Yogyakarta menuju India tidak mewaspadai keberadaan pesawat mata-mata Belanda  tersebut. Bahkan sekitar 20 buah sedan dan beberapa jip juga dikerahkan ke Lapangan Udara di Gadut dengan tugas khusus untuk menerangi lapangan pacu jika nanti terjadi pendaratan darurat karena pangkalan kecil ini tidak memiliki fasilitas lampu. Mereka masih beranggapan bahwa pesawat yang mengitari kota adalah pesawat yang membawa Soekarno menuju India. Kecurigaan mereka baru muncul saat pesawat tersebut hanya berputar-putar tanpa ada signal untuk melakukan pendaratan, mereka baru menyadari bahwa pesawat tersebut adalah pesawat mata-mata Belanda.

Dini hari tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan penyerangan serentak ke Yogyakarta, Bukittinggi dan  Lubuk Linggau. Di Bukittinggi Belanda mengebom dan menembaki kota dengan senjata roketnya namun tidak pernah menerjunkan pasukkannya hal ini agak berbeda dengan yang terjadi di Yogyakarta. Belanda menerjunkan pasukannya di Danau Singkarak sekitar 50 km dari pusat kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan informasi keliru yang didapatkan Belanda tentang kekuatan TNI yang ada di Bukittinggi, Belanda mengira pasukan TNI yang berada di Bukittinggi dan Padang Panjang mencapai 10.000 pasukan, nyatanya jumlah sebenarnya hanya 3 kompi yang terdiri dari mantan Divisi Banteng dan Markas Komandemen Sumatera. Kekeliruan informasi ini membuat kota Bukittinggi baru dapat dikuasai penuh oleh Belanda 4 hari setelah penyerangan udara yang mereka lakukan.

LAHIRNYA PDRI

Pada saat Belanda menyerang Yogyakarta pukul 00.11 wib tanggal 19 Desember 1948, dilaksanakanlah rapat mendesak oleh cabinet di Yogyakarta  yang menghasilkan keputusan penting yaitu akan mengirimkan pesan kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dan Mr. Maramis dan dua tokoh lainnya yang berada di India. Kedua surat kawat itu berisi tentang penyerahan mandat untuk memimpin suatu pemerintahan darurat oleh tokoh diluar Pulau Jawa. Namun dalam perjalanannya, mandat lewat surat kawat tersebut tidak benar-benar sampai ke tangan Syafruddin Prawiranegara diakibatkan kekacauan yang terjadi.

Prasasti tentang mandat  untuk Syafruddin Prawiranegara memimpin PDRI Sumber: https://www.republika.co.id/berita/pnohot458/kisah-syafruddin-prawiranegara-memimpin-pdri-2

Para pemimpin yang ada di Bukittinggi termasuk Syafruddin Prawiranegara yang menjabat sebagai Menteri Kemakmuran,  terkejut dengan penyerangan yang dilancarkan Belanda, Mereka juga telah mendengar desas-desus bahwa Ibu Kota Negara yaitu Yogyakarta telah berhasil dikuasai  dan semua pimpinan negara telah ditangkap oleh Belanda. Hal ini membuat mereka merasa perlu melakukan sesuatu untuk mempertahankan keberadaan Republik Indonesia.  Mereka kemudian mengadakan rapat pertama pada pukul 09.00 wib di gedung Tri Arga (Istana Bung Hatta), namun  baru beberapa menit berkumpul mereka segera berlarian ke luar gedung karena Belanda kembali melakukan bombardir lewat udara sehingga rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Serangan Belanda terjadi sepanjang hari dan menargetkan titik-titik penting di Kota Bukittinggi seperti Lanpangan Udara Gadut, Kantor Pemancar RRI, Kantor Pemancar PTT dan Seksi Penghubung Divisi IX.

Serangan bertubi-tubi tersebut menyadarkan pemimpin yang berada di Bukittinggi bahwa Belanda sedang melakukan perang. Hal ini membuat Panglima Komando Sumatera yaitu Kolonel Hidayat pada pukul 06.00 sore mendesak dilakukan rapat kembali.  Menjelang magrib rapat kedua dilakukan di rumah Mr. TM. Hasan dekat Ngarai Sianok.

Rumah PDRI di Bukittinggi

Sumber : https://sumbar.suara.com/read/2021/05/31/205942/nasib-rumah-bekas-perjuangan-pdri 

Dalam rapat tersebut Syafruddin menyampaikan keraguaanya tentang dasar hukum dari pemerintahan darurat yang akan mereka buat, meskipun sebenarnya legalitas itu telah ada melalui mandat yang dikirimkan Sorekarno-Hatta lewat surat kawat yang sayangnya tidak sampai ketangannya. Syafrudin Prawiranegara yang datang ke Bukittinggi bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta  pada bulan November 1948, akhirnya  menggunakan wewenangnya sebagai satu-satunya menteri yang ada di Bukittinggi untuk membentuk satu Pemerintahan Darurat dengan tujuan mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Pemerintahan darurat ini kemudian dikenal dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Serangan yang dilakukan terus menerus oleh Belanda sejak tanggal 19 Desember itu membuat Syafrudin dan beberapa pemimpin sipil berinisiatif untuk mengungsi dari Bukittinggi dan mencari pusat PDRI yang tentram kemudian pasukan militer meneruskan perjuangan secara bergerilya. Tanggal 21 Desember  pukul 21.00 wib Syafrudin dan rombongannya memulai perjalanan menuju Halaban di Payakumbuh,

Rapat terakhir yang dilakukan di Bukittinggi yaitu rapat darurat tanggal 21 Desember pukul 09.35 malam yang  dihadiri oleh beberapa pimpinan sipil dan militer. Rapat ini merumuskan keputusan penting dalam usaha me-reorganisasi pemerintahan sipil Indonesia di Sumatera. Dua butir penting dalam keputusan tesebut adalah: (1) untuk sementara waktu provinsi-provinsi di Sumatera dibekukan dan digantikan dengan Dewan Pertahanan Daerah (DPD), (2) Setiap Gubernur  3 Provinsi di Sumatera menjabat sebagai coordinator tiap DPD, dan beberapa utusan ditunjuk untuk mengabarkan pendirian PDRI ke kota-kota lainnya.

Pasukan TNI menjadi kelompok paling terakhir meninggalkan Bukittinggi, mereka kemudian meaksanakan perintah Bumi Hangus yang bertujuan agar Belanda tidak menguaai titik-titik penting di Bukittinggi. Beberapa tempat yang menjadi target bumi hangus adalah Istana Bung  Hatta, Hotel Merdeka yang menjadi Kantor Keresidenan yang terletak di Simpang Kangkung, Asrama Mobrig di Simpang Tembok, gedung-gedung pemerintah, markas-markas tentara, ruma Inyiak Damang di Mandiangin dan kantor-kantor pemancar radio.

Gedung-gedung yang dibumihanguskan pejuang pada Agresi Militer Belanda ke 2  di Bukittinggi

Sumber: https://melancongkebukittinggi.wordpress.com/2021/09/20/bukittinggi-masa-pdri/ 

 Pasar Atas dibumihanguskan pejuang pada Agresi Militer Belanda ke 2

Sumber: https://melancongkebukittinggi.wordpress.com/2021/09/20/bukittinggi-masa-pdri/ 

Dalam banyak catatan sejarah, PDRI disebut lahir tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, namun sebenarnya perjalanan pembentukan pemerintahan darurat tersebut telah dimulai di Bukittinggi dengan serangkaian rapat yang dilakukan sejak tanggal 19 Desember. Tanggal 22 Desember 1948 dini hari di Halaban adalah penegasan dari pendirian pemerintahan darurat sekaligus pembentukan kabinet yang akan menjalankan pemerintahan yang baru saja lahir. Hal ini berarti Bukittinggi memiliki peranan yang penting dalam sejarah terbentuknya PDRI.