Padang, 4 September 2019. Dinas Kebudayaan Sumbar melalui Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi mengadakan kegiatan Duduk Baropok Seniman dan Budayawan dengan topik Langkah-Langkah Strategis Pemajuan Kebudayaan.

Tidak tanggung-tanggung kegiatan diskusi sehari ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang cukup beragam, sebut saja Seniman, Budayawan, Komunitas Sejarah, Akademisi, Praktisi, Lembaga/organisasi adat, MUI, Cadik Pandai dan Pemangku Adat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Gemala Ranti mengatakan, kegiatan ini sudah lama di desain oleh Dinas Kebudayaan, namun, dalam pelaksanaannya selalu molor karena harus menyesuaikan dengan even-even lainnya yang cukup banyak menyita waktu dan pemikiran.

"Kegiatan ini sengaja kita gelar guna menampung aspirasi dari berbagai macam unsur masyarakat terkait pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat, dan hasil dari diskusi ini akan dikaji lebih dalam sebagai acuan dalam membuat  rencana program kegiatan kedepan yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2025" ujarnya.

Sebagai Narasumber kunci atau pemantik diskusi, Disbud Sumbar menggandeng Guru Besar dari FISIP UNAND, Prof. DR. RER.SOZ Nusyirwan Effendi.

Sebelum diskusi dimulai, Dosen Antropologi Unand tersebut menyajikan materi tentang "Isu-Isu strategis dalam pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. Penyajian materi ini sedianya sebagai pembuka wacana (pambukak lapik) bagi peserta dalam berdiskusi. 

Dalam paparannya, Prof. Nusyirwan menyampaikan beberapa hal pokok yang harus dilakukan dalam pemajuan kebudayaan. Paparan tersebut beliau tuangkan dalam deskripsi singkat dan diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah nalar peserta. Hal-hal pokok yang dijadikan pertanyaan dan dijadikan sebagai pemantik diskusi iti adalah; (1)Apakah masyarakat butuh pemajuan kebudayaan atau kebudayaan dibutuhkan untuk memajukan masyarakat ? (2) Apakah pembangunan kebudayaan sudah menjadi pokok wacana dalam kehidupan daerah Sumatera Barat? (3) Apakah memang benar pembangunan kebudayaan di Sumatera Barat tergolong masih memprihatinkan?, lalu bagaimana strategi pembangunan kebudayaan yang cocok di Sumbar? (4) Bagaimana kebudayaan Minangkabau dapat memainkan peran yang signifikan bagi kemajuan daerah dan modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat? (5) Bagaimana filosofi ABS-SBK tetap menjadi dasar bagi praktek mempertahankan kebudayaan Minangkabau? dan (6) Apakah mampu stakeholders kebudayaan di Sumbar berkiprah secara signifikan baik kuantitas maupun kualitas ditingkat global serta bagaimana strategi yang berlanjut (sustainable strategy) untuk mencapainya?

Suasana diskusi berjalan cukup hangat dan penuh dengan nuansa kekeluargaan. Semua peserta yang mengacungkan tangan untuk berargumen, diberikan ruang dan waktu yang cukup secara bergantian oleh Kabid Jaranitra Drs. Januarisdi, M.Lis yang bertindak sebagai moderator diskusi kali ini.

Beragam argumenpun diajukan, ada yang esensinya statement, saran, kritikan dan bahkan tak jarang peserta menaroh harapan yang begitu besar bagi pemajuan kebudayaan Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan.

Satu hal yang menarik dari diskusi yang berkembang adalah kesepakatan pemajuan kebudayaan Sumbar merupakan suatu keniscayaan dan perlu jadi pemikiran semua pihak. Pewarisan kebudayaan kepada generasi milenial mutlak harus dilakukan melalui program dan kegiatan yang terukur dan mempunyai tujuan yang jelas.

Pembangunan kebudayaan Minangkabau kedepan tidak bisa terlepas dari filosofi adat ABS-SBK. Oleh karena itu antara adat dan agama tidak bisa dipisahkan.

"Adat diumpamakan tubuh dan Syarak diumpamakan Jiwa atau roh," ungkap Gusrizal, Ketua MUI sumbar dalam statemennya. Beliau juga menyarankan kedepan Dinas Kebudayaan juga perlu mendatangkan Narasumber yang memiliki pandangan kebudayaan dari perspektif Islam.

Sedangkan Ketua Pamong Budaya Sumbar Syuhendri, M.Sn, menyarankan bahwa hal terpenting dalam diskusi pemajuan kebudayaan ini adalah apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan sebagai leading sektor pemerintah setelah duduk baropok ini dilakukan dan pelibatan semua unsur masyarakat sangat diperlukan dalam menrntukan arah pembangunan kebudayaan kedepan. "Dinas Kebudayaan sebaiknya harus membuat "blue print" sebagai dasar, arah dan acuan dalam menyusun program kegiatan dimasa yang akan datang," ujarnya.

Diakhir diskusi, Prof Nusyirwan, mengatakan bahwa perlu diadakan kegiatan lanjutan setelah diskusi hari ini. Menurutnya, apa yang dibicarakan hari ini masih pada tataran umum dan masih normatif dan harus dibahas secara rinci serta diterjemahkan dalam program-program strategis. "Rencana program pemajuan kebudayaan di Sumbar sebaiknya dibuat sekurangya selama 10 tahun agar pergantian rezim tidak menjadi penghambat kegiatan kebudayaan, akan tetapi harus berkelanjutan," tutupnya dalam menyimpulkan diskusi.

Kegiatan Duduk baropok diakhiri dengan doa oleh ketua MUI sumbar dan ditutup secara resmi oleh kepala dinas kebudayaan Dra. Hj. Gemala Ranti, M.Si.

Diberitakan oleh:

Masrizal, S.Sos

Pamong Budaya Sumatera Barat