PROFIL PPID DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Transisi demokrasi di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998 mengubah paradigma penyelenggaraan negara menjadi lebih terbuka dan memeberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik. Produk regulasi dari paradigma baru tersebut salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Indormasi Publik.

Agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berjalan baik, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 800/157/SET/X-2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu. Sebagai Badan Publik, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

MOTTO : " Melayani dengan BAIT (Berbudaya, Akuntabel, Inovatif, dan Transparan)"

DATA PROFIL PPID PELAKSANA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Senin s/d Kamis             : Jam 07.30 – 16.00 Wib   

Istirahat                            : Jam 12.00 – 13.00 Wib   

Jumat                              : Jam 07.30 – 16.30 Wib   

Istirahat                            : Jam 12.00 – 13.30 Wib